Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

oleh Admin

2017-08-31 13:42:59   |  Dibaca 153 kali

 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 66TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MOJOKERTO

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MOJOKERTO,

 

Menimbang

:

bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;

 

 

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

18.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 12);

19.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
  4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
  7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

 

BAB II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

Pasal 3

 

Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 4

 

(1)  Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi tata usaha, penyusunan program, pelaporan dan keuangan.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. pengelolaan administrasi keuangan;
  4. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. pengelolaan urusan rumah tangga;
  6. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  7. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  8. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  9. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 5

 

(1)  Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas;
  2. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  3. melaksanakan urusan kepegawaian;
  4. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2)  Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai   tugas :

  1. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  2. melaksanakan pengolahan data;
  3. melaksanakan perencanaan program;
  4. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program;
  5. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3)  Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  2. melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan;
  3. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  4. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Bagian Ketiga

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 6

 

(1)  Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik meliputi lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai  fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga;
  2. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara PEMILU (Pemilihan Umum) dan PARPOL (Partai Politik), organisasi kemasyarakatan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
  3. pelaksanaan pengolahan data PARPOL, organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat;
  4. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan PARPOL hasil PEMILU dan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah);
  5. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan PARPOL, ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)/ tokoh masyarakat/ tokoh agama, LSM, PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) tentang pelaksanaan program organisasi;
  6. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ORMAS/ tokoh masyarakat/ tokoh agama, LSM, PTN dan PTS;
  7. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar PARPOL, ORMAS/ tokoh masyarakat dan LSM, PTN/ PTS dengan pemerintah;
  8. pelaksanaan koordinasi tugas dan program hubungan antar lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses PAW (Penggantian Antar Waktu) anggota DPRD;
  10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 7

 

(1)  Sub Bidang Lembaga Politik, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan partai politik, penyelenggara PEMILU dan lembaga legislatif;
  2. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan PARPOL, penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mojokerto;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi PARPOL, penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif;
  5. menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan PARPOL;
  6. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara PEMILU serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan PEMILU;
  7. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

(2)  Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan LSM;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM;
  3. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, LSM serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infrastruktur politik;
  4. menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM;
  5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

 

Bagian Keempat

BIDANG INTEGRASI BANGSA

Pasal 8

 

(1)  Bidang Integrasi Bangsa, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi wawasan kebangsaan dan pembauran.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang integrasi bangsa;
  2. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang wawasan kebangsaan, penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan;
  3. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  4. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, dan pembauran bangsa;
  5. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, pembauran bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  7. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 9

 

(1)  Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
  2. menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
  3. menyiapkan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
  4. menyiapkan bahan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
  5. menyiapkan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama;
  6. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

(2)  Sub Bidang Pembauran, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang pembauran bangsa;
  2. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pembauran bangsa;
  4. menyiapkan bahan pengkajian masalah pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan;
  5. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

 

Bagian Kelima

BIDANG BUDAYA POLITIK

Pasal 10

 

(1)  Bidang Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik meliputi pengembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengembangan etika politik.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya Politik mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang budaya poltik;
  2. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan budaya politik dalam bidang demokrasi, HAM dan pengembangan etika politik;
  3. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan demokrasi dan HAM serta pengembangan etika poliitik dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  4. pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma/ nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi terwujudnya demokratisasi dan HAM;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan budaya politik di bidang demokrasi dan HAM serta pengembangan etika politik;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 11

 

(1)  Sub Bidang Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi dan HAM;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat;
  3. menyiapkan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, berdimensi demokrasi dan HAM;
  4. menyiapkan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  5. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang Budaya Politik dalam pelaksanaan tugas;
  6. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  7. melaksanakan  tugas-tugas kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang  Budaya Politik.

(2)  Sub Bidang Pengembangan Etika Politik, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan pengembangan etika politik;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang pengembangan etika politik;
  3. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat;
  4. menyiapkan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi;
  5. menyiapkan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Budaya Politik dalam pelaksanaan tugas;
  6. melaksanankan evaluasi dan  menyusun  laporan; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  Kepala Bidang Budaya Politik.

 

Bagian Keenam

BIDANG KEWASPADAAN DAN KAJIAN STRATEGIS

Pasal 12

 

(1)  Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi pengumpulan dan analisa data serta pencegahan dan penanganan konflik.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program,  pengumpulan dan analisa data serta pencegahan dan penanganan konflik;
  2. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pengumpulan dan analisa data serta pencegahan dan penanganan konflik dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  3. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta pencegahan dan penanganan konflik;
  4. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
  5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

 

Pasal 13

 

(1)  Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data, mempunyai tugas :

  1. mengumpulkan bahan, keterangan informasi dan data dari berbagai sumber;
  2. mengembangkan metode pengumpulan bahan keterangan sesuai situasi kondisi dan karakteristik masyarakat;
  3. membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan yang menjadi sumber pusat data dan informasi;

 

  1. menyimpan dan mendokumentasikan hasil pengumpulan data sebagai bahan analisis;
  2. melakukan pemantauan terhadap segala aktifitas masyarakat dan melaporkan hasil pemantauan situasi dan kondisi pada kesempatan pertama;
  3. merumuskan laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
  4. menerima hasil pengumpulan data dan informasi maupun bahan keterangan lain dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, suara atau bentuk lainnya;
  5. melakukan validasi dan akurasi data serta informasi, mencari dan memadukan referensi dari peraturan perundangan teori – teori yang sudah diakui dan diuji validitasnya untuk mendukung pengolahan data dan informasi;
  6. melakukan analisis dan merumuskan hasilnya serta melaporkan kepada pimpinan secara herarkhis;
  7. melakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan melaporkannya pada kesempatan pertama;
  8. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis.

(2)  Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik, mempunyai  tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan di bidang pencegahan dan penangangan konflik sosial;
  2. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik sosial dan pengawasan tenaga kerja dan orang asing;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik sosial, pengawasan tenaga kerja dan orang asing;
  4. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
  6. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  7. menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
  8. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
  9. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan/ dinas/ instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
  11. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  12. melaksanankan evaluasi dan menyusun  laporan; dan
  13. melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan  lain yang diberikan  oleh  Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kajian Strategis.

 

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

 

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

                                    

Pasal 16

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

 

 

 

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MOJOKERTO,

 

               ttd.

 

MUSTOFA KAMAL PASA

 

 

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

 

         ttd. 

 

HERRY SUWITO

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 67