Image

Profil

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menempati lokasi di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Jendral A. Yani Nomor 16 Mojokerto, tepatnya disebelah Pendopo Timur Graha Maja Tama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang secara administratif dan operasional bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto harus mengacu pada misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentunya dengan sejumlah penyesuaian yang menyangkut ruang lingkup tugas, jangkauan wilayah dan kondisi di lingkup wilayah kerja.

Untuk mencapai tujuan dimaksud diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk diantaranya kesatuan bangsa dan politik. Dengan diberlalukannya otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segenap urusan  pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri Pertahanan  keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal serta urusan agama. Namun demikian urusan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tidak secara jelas atau tegas merupakan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yang ada di Propinsi, Kabupaten, dan Kota nomenklaturnya berbeda.

Perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan undang-undang Nomor  32 tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah maka implementasi kelembagaan setidaknya dapat terwadahi dalam fungsi-fungsi pemerintahan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto di daerah tidak hanya didasarkan pada PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah tetapi juga harus mempertimbangkan faktor keuangan kebutuhan daerah, cakupan atau sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani serta  sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dengan ditanganinya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam urusan wajib pemerintahan oleh pemerintahan daerah, maka permasalahan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat direspon dengan cepat oleh  pemerintahan daerah sekaligus dalam kerangka pengawalan  kebijakan politik dalam negeri ke depan untuk mewadahi urusan pemerintahan dimaksud maka dibentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto melalui Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 tahun 2012 atas perubahan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto.

Untuk mewujudkan demokratisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam rangka perubahan paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desentralisasi yang berimplikasi pula pada perubahan peran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Perubahan mendasar di bidang politik dan pemerintahan tersebut, disamping memberikan harapan, secara faktual juga telah menimbulkan akses di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketentraman masyarakat yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang mempunyai visi, misi, dan strategi yang terintegrasikan dalam suatu manajemen strategis, perencanaan strategis yang komprehensif, dan mampu mengatasi permasalahan aktual bangsa seperti ancaman disintegrasi bangsa, konflik sosial, politik, antar etnis dan euforia daerah, yang tentunya menghambat pelaksanaan agenda reformasi nasional.

 Oleh sebab itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagai komponen operasional yang memfasilitasi pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, perlu mereposisi diri dalam merespon secara proaktif mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan tuntutan terwujudnya good govermance dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang profesional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 tahun 2012 atas perubahan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto, mempunyai tujuan dan tugas membantu Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah.

  1. Motto, Visi dan Misi Organisasi

Adapun Motto, Visi dan Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Motto “Kebersamaan dan Kerjasama adalah Komitmen Kita Bersama"

Visi “TERWUJUDNYA STABILITAS WILAYAH YANG DEMOKRATIS, AMAN DAN TERKENDALI”.

arti dan makna dari  visi dimaksud dapat dijabarkan ;

  • DEMOKRATIS    :  terwujudnya masyarakat Mojokerto yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
  • AMAN                   : terwujudnya lingkungan masyarakat yang jauh dari gangguan dan ancaman.
  • TERKENDALI     :  Terwujudnya masyarakat yang kondusif dan terarah.

       Misi

Dalam rangka mewujudkan Visinya maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa Politik  dan perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

  1. Mewujudkan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sehingga   dapat menjaga Persatuan, Kesatuan dan Keutuhan wilayah;
  2. Mewujudkan suasana yang damai antar umat beragama sehingga dapat menjaga  Persatuan dan Kesatuan antar umat beragama yang dilandasi Hak asasi manusia;
  3. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam rangka berwawasan kebangsaan yang demokratis;
  4. Memantapkan LSM atau ormas dan organisasi politik untuk menunjang program pembangunan daerah yang aman dan kondusif;
  5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.